MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali meneguhkan komitmen ideologis dan arah kebangsaan melalui peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang berlangsung penuh khidmat di Lapangan Sam Ratulangi Tondano, Senin (1/6/2026).
Momentum nasional tersebut menjadi panggung konsolidasi nilai, sekaligus penegasan kepemimpinan daerah dalam menjaga fondasi kebangsaan di tengah lanskap global yang terus bergerak dinamis.
Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP, bertindak sebagai Inspektur Upacara, didampingi Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang SS, (VaSung), menghadirkan pesan kuat bahwa Pancasila tidak sekadar diperingati sebagai artefak sejarah, melainkan dihidupi sebagai kompas kebijakan dan nafas pembangunan.
Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Kedamaian Dunia,” peringatan tahun ini menjelma menjadi ruang refleksi strategis sekaligus forum moral kebangsaan untuk memperkuat daya tahan nasional menghadapi era disrupsi dan fragmentasi global.
Dalam amanatnya, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila merupakan momentum nasional untuk memastikan api ideologi bangsa tetap menyala di hati seluruh rakyat Indonesia.
“Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Kedamaian Dunia. Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi,” ujar Bupati.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi Pancasila sebagai arsitektur moral bangsa yang telah teruji menghadapi berbagai gelombang zaman.
Di tengah dunia yang dibayangi ketidakpastian geopolitik, rivalitas global, disrupsi teknologi hingga ancaman polarisasi sosial, Indonesia dinilai tetap berdiri tegak sebagai laboratorium keberagaman yang berhasil menjaga kohesi nasional.
Bupati menempatkan Pancasila sebagai bintang penuntun republik sekaligus jangkar etik dalam menjaga stabilitas dan persatuan bangsa yang terbentang di lebih dari 17 ribu pulau dengan ratusan etnik, bahasa dan budaya.
“Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik,” tegasnya.
Menurut Bupati, Indonesia tidak berada di pinggiran sejarah dunia sebagai penonton pasif, melainkan memiliki mandat konstitusional yang luhur sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dalam perspektif tersebut, Pancasila diposisikan bukan hanya sebagai fondasi domestik, melainkan juga doktrin etika diplomasi Indonesia yang menopang politik luar negeri bebas aktif.
“Pancasila adalah pondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik,” jelas Bupati.
Bupati Robby selanjutnya menyoroti kiprah Indonesia di panggung internasional sebagai manifestasi nyata dari sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, keterlibatan dalam mediasi konflik regional, hingga konsistensi menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa tertindas disebut sebagai bukti kepemimpinan moral Indonesia dalam tatanan global.
“Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia,” katanya.
Nada amanat kemudian mengerucut pada tanggung jawab nasional menjaga keberlangsungan ideologi bangsa. Bupati Robby mengingatkan bahwa Pancasila harus tetap hadir sebagai ideologi yang hidup, bukan sekadar simbol administratif atau teks historis yang kehilangan relevansi praksis.
Seruan kuat disampaikan kepada generasi muda sebagai penjaga estafet bangsa, sekaligus kepada seluruh pemimpin pemerintahan agar menjadikan Pancasila sebagai fondasi utama dalam melahirkan kebijakan publik.
“Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks buku sejarah. Kepada para menteri dan kepala daerah saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa tata kelola pemerintahan yang berpihak kepada rakyat merupakan pengejawantahan langsung nilai Pancasila dalam praksis birokrasi dan pembangunan daerah.
Bupati juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan kolektif terhadap intoleransi, radikalisme dan berbagai paham destruktif yang berpotensi merusak harmoni sosial serta menggerus bangunan persatuan nasional.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali memperkokoh komitmen kebangsaan dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung religiositas, persatuan dan kemanusiaan.
“Mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, menjunjung tinggi religiositas, semangat persatuan, dan nilai-nilai kemanusiaan selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita. Selamat Hari Lahir Pancasila. Merdeka,” tutup Bupati.
Momentum kebangsaan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, Sekretaris Daerah Lynda Watania, unsur Forkopimda yang terdiri dari Kapolres Minahasa, Dandim Minahasa, Kajari Minahasa, Ketua DPRD Minahasa, Ketua TP-PKK Minahasa, perwakilan BPJS Kesehatan Tondano, jajaran DPD GAMKI Sulawesi Utara, para kepala OPD serta ASN Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Kehadiran Wakil Bupati Vanda Sarundajang bersama seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan memperlihatkan soliditas kepemimpinan daerah dalam menjaga denyut persatuan serta memastikan nilai Pancasila tetap menjadi orientasi pembangunan dan pelayanan publik di Minahasa.
Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Tondano pun tidak sekadar menjadi seremoni kenegaraan, tetapi tampil sebagai deklarasi moral pemerintahan daerah bahwa di tengah arus perubahan global.
Minahasa tetap berdiri dalam satu haluan ideologis — menjadikan Pancasila sebagai mercusuar kebijakan, perekat kebhinekaan, dan fondasi etik pembangunan menuju masyarakat yang berkeadilan, berdaulat, serta bermartabat.
#Lee_Us
====***====
