MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa mempertegas sanitasi sebagai salah satu pilar strategis pembangunan manusia dan kualitas lingkungan. Di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si., implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) kini didorong memasuki fase akselerasi yang lebih terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Arah tersebut mengemuka dalam Audiensi Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang dipimpin Sekda Lynda Watania di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Kamis (9/7/2026).
Forum strategis ini bukan sekadar agenda koordinasi rutin. Audiensi tersebut menjadi ruang penguatan kendali kebijakan dan konsolidasi lintas perangkat daerah untuk memastikan dokumen SSK tidak berhenti sebagai perangkat administratif, tetapi bergerak menjadi instrumen operasional pembangunan yang memiliki arah, target, indikator, serta dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam arahannya, Sekda Lynda Watania menempatkan sanitasi sebagai isu fundamental yang berkelindan dengan kesehatan masyarakat, kualitas permukiman, perlindungan lingkungan, pengurangan risiko penyakit, pembangunan infrastruktur dasar, hingga penguatan kesejahteraan masyarakat desa. Karena itu, ia menegaskan bahwa pembangunan sanitasi harus dipandang sebagai kerja kolektif pemerintah daerah, bukan sebagai tanggung jawab sektoral semata.
“Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten membutuhkan kolaborasi yang solid. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, karena sanitasi berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, permukiman, infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat desa,” tegas Watania.
Penegasan tersebut menjadi garis komando bagi seluruh perangkat daerah terkait untuk memperkuat keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pemantauan, serta evaluasi pembangunan sanitasi. Sekda menekankan pentingnya membangun satu irama kerja pemerintahan agar kebijakan sanitasi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menopang dalam satu kerangka pembangunan daerah yang utuh.
Dalam audiensi itu, peserta membedah secara menyeluruh kondisi layanan sanitasi di Kabupaten Minahasa, termasuk tantangan yang masih dihadapi dalam memperluas akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan aman. Pembahasan tidak hanya berfokus pada kebutuhan pembangunan sarana fisik, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas kelembagaan, perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, serta keberlanjutan layanan di tingkat permukiman dan desa.
Sejalan dengan itu, forum juga merumuskan usulan paket kebijakan bidang sanitasi sebagai landasan percepatan program. Paket kebijakan tersebut diharapkan mampu menjadi instrumen pengungkit untuk memperkuat efektivitas intervensi pemerintah, memastikan ketepatan sasaran pembangunan, serta memperluas jangkauan manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa.
Bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa, sanitasi bukan hanya soal pembangunan jamban, drainase, atau sistem pengelolaan limbah. Sanitasi adalah fondasi peradaban pelayanan publik; sebuah investasi jangka panjang untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjaga daya dukung lingkungan, dan membangun permukiman yang lebih manusiawi, aman, serta berkelanjutan.
Karena itu, Sekda Lynda Watania mendorong agar implementasi SSK menjadi kompas bersama dalam menyusun program dan kebijakan lintas sektor. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu menerjemahkan mandat sanitasi aman ke dalam langkah kerja yang konkret, berbasis data, memiliki target yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui penguatan sinergi tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa optimistis target Sanitasi Aman sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan.
Audiensi diikuti Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ricky H. R. Laloan SH, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Tim PFI Implementasi BPBPK Sulawesi Utara.
Melalui kepemimpinan koordinatif Sekda Lynda Watania, Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali mengukuhkan pesan bahwa pembangunan sanitasi bukan agenda pelengkap. Sanitasi ditempatkan sebagai fondasi strategis pembangunan daerah, pintu masuk penguatan kesehatan publik, serta instrumen penting dalam menghadirkan Minahasa yang bersih, sehat, tangguh, dan berdaya saing.
#Lee_Us
====***====
