MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengambilan sumpah dan pelantikan enam Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang dipimpin langsung oleh Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Tondano, Kamis (23/7/2026).
Prosesi pelantikan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi penanda penguatan fondasi kelembagaan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam menghadapi dinamika pembangunan daerah. Penyegaran kepemimpinan birokrasi tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, responsif, inovatif, dan mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang.
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Martina Dondokambey-Lengkong, S.E., Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, serta keluarga para pejabat yang dilantik.
Dalam arahannya, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama merupakan bagian dari konsolidasi organisasi untuk memperkuat kapasitas birokrasi sebagai instrumen utama penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah.
Menurut Bupati, setiap pejabat yang dipercaya mengemban jabatan strategis telah melalui proses evaluasi yang objektif dan komprehensif dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas, pengalaman, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi.
“Kepercayaan ini bukanlah sebuah hadiah, melainkan hasil dari proses, pertimbangan, evaluasi, kompetensi, integritas, pengalaman, serta kebutuhan organisasi dalam menjawab tantangan pembangunan daerah,” tegas Bupati.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa sistem merit terus menjadi pijakan dalam penguatan birokrasi Pemerintah Kabupaten Minahasa, sehingga setiap penempatan pejabat diarahkan untuk menghasilkan pemerintahan yang semakin berkinerja, profesional, dan akuntabel.
Bupati menekankan bahwa pejabat JPT Pratama bukan hanya bertugas sebagai administrator pemerintahan, tetapi juga harus tampil sebagai motor penggerak reformasi birokrasi, pengawal kebijakan daerah, pembina aparatur sipil negara, sekaligus teladan dalam membangun budaya kerja yang disiplin, berintegritas, serta berorientasi pada capaian nyata.
Ia mengingatkan bahwa tantangan pembangunan saat ini menuntut perubahan paradigma kerja. Pola birokrasi yang lamban, administratif, dan kurang responsif harus ditinggalkan, digantikan dengan budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan, cepat mengambil keputusan, inovatif dalam menghadirkan solusi, serta mampu menghasilkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Dalam konteks pembangunan daerah, Bupati menghubungkan penguatan birokrasi dengan percepatan pencapaian visi “Minahasa sebagai Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera.” Menurutnya, keberhasilan mewujudkan visi tersebut sangat bergantung pada soliditas organisasi perangkat daerah, efektivitas koordinasi lintas sektor, serta kemampuan setiap pemimpin perangkat daerah menerjemahkan kebijakan menjadi program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Karena itu, seluruh pejabat diminta memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah, meningkatkan sinergi lintas sektor, memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima.
“Kepercayaan ini harus dijawab dengan kerja nyata, bukan sekadar rencana. Tunjukkan dedikasi melalui inovasi, disiplin melalui keteladanan, dan kepemimpinan melalui hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Bupati.
Bupati juga menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan administratif yang besar. Oleh sebab itu, setiap pejabat dituntut menjaga integritas, loyalitas terhadap negara dan pemerintah, serta senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas.
Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh aparatur sipil negara untuk terus menginternalisasi semangat pelayanan sebagai nilai utama birokrasi modern.
“Mari kita hayati semangat melayani, bukan dilayani. Jadikan jabatan sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat, daerah, bangsa, dan negara,” pesannya.
Adapun enam pejabat yang resmi dilantik dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu:
- Carlo Wagey, S.H., sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa.
- Denny Steven Mangundap, S.S., sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa.
- Denny Paultje Richard Kojansow, S.I.P., sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa.
- Shandro Arter Mogot, S.E., M.Si., sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa.
- Rivai Mamonto, S.T., sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Minahasa.
- Augustina Mangundap, S.E., sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Minahasa.
Pelantikan tersebut diharapkan semakin memperkuat konsolidasi organisasi perangkat daerah dalam mengawal berbagai agenda strategis Pemerintah Kabupaten Minahasa, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembinaan wawasan kebangsaan, peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Melalui penyegaran struktur kepemimpinan birokrasi ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali menegaskan arah pembangunan yang berlandaskan profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas, dan pelayanan publik sebagai fondasi utama pemerintahan yang berkinerja tinggi. Langkah tersebut sekaligus memperkuat akselerasi pelaksanaan program prioritas daerah, sehingga visi “Minahasa sebagai Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera” dapat diwujudkan melalui birokrasi yang semakin solid, adaptif, inovatif, dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
#Lee_Us
====***====
