MINAHASA — Kepemimpinan Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP. bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS., MAP. terus memperkokoh fondasi tata kelola pemerintahan dengan menempatkan kepastian hukum sebagai benteng pembangunan dan harmonisasi regulasi sebagai mesin akselerasi ekonomi daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan saat Robby Dondokambey bersama Vanda Sarundajang dan Sekda Minahasa Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si., menghadiri Seminar Hukum “Optimalisasi Jaksa Pengacara Negara (JPN) Mengharmonisasikan Regulasi Daerah untuk Akselerasi Sektor Pariwisata dan Agrobisnis di Sulawesi Utara” yang digelar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di BPU Tondano, Rabu (12/8/2026).
Bupati Robby menegaskan, regulasi tidak boleh menjadi beban birokrasi yang menghambat pembangunan. Sebaliknya, regulasi harus menjadi payung kepastian, kompas kebijakan, sekaligus pagar hukum agar setiap program pemerintah berjalan terarah, akuntabel, berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Regulasi yang baik bukanlah penghambat pembangunan, tetapi justru menjadi fondasi agar pembangunan dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Robby.
Menurutnya, optimalisasi peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) menjadi bagian penting dalam memperkuat langkah preventif pemerintah daerah, terutama dalam mengantisipasi potensi persoalan hukum sejak tahap perencanaan, penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan pembangunan.
Harmonisasi regulasi juga dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, memperkuat daya saing daerah, membuka lapangan kerja dan memperluas kesejahteraan masyarakat.
Bagi Robby–Vanda, potensi besar pariwisata dan agrobisnis Sulawesi Utara harus diubah menjadi daya ungkit ekonomi melalui tata kelola profesional, kepastian hukum dan kebijakan yang tidak tumpang tindih.
“Harmonisasi regulasi menjadi salah satu kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan daya saing daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Robby berharap seminar hukum tersebut tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Dengan demikian, kolaborasi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan mampu membentuk ekosistem regulasi yang kokoh—kepastian hukum sebagai benteng, kolaborasi sebagai kekuatan, dan pariwisata serta agrobisnis sebagai lokomotif pertumbuhan.
Seminar turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH., MH., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Dr. Feri Tas, SH., M.Hum., M.Si., Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Rama Eka Darma, S.H., M.H., serta sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Utara.
Di bawah kepemimpinan Robby–Vanda, pesan pembangunan itu semakin tegas: percepatan harus dikawal regulasi, investasi harus diberi kepastian, dan setiap potensi daerah harus diarahkan menjadi kekuatan ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.
#Lee_Us
====***====
