MINAHASA — Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan arah kebijakan pembangunan yang semakin progresif dan berorientasi pada penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui penataan sektor literasi.
Dalam garis komando administratif daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Lynda D. Watania, secara tegas menempatkan perpustakaan sebagai instrumen strategis negara di tingkat daerah yang tidak dapat diposisikan sebagai fasilitas pelengkap semata, melainkan sebagai urusan wajib pemerintahan yang harus diprioritaskan secara sistematis dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam forum Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Perpustakaan Minahasa, Selasa (5/5/2026), sebagai bagian dari konsolidasi kebijakan literasi daerah dalam menjawab tantangan era digital yang semakin disruptif.
Dalam arahannya, Watania menegaskan bahwa perpustakaan merupakan simpul utama dalam ekosistem pengetahuan nasional di tingkat lokal, yang berfungsi sebagai pusat integrasi data, informasi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sekaligus penjaga memori kolektif bangsa.
“Perpustakaan adalah institusi strategis yang memegang mandat besar. Di dalamnya terkandung sumber data dan informasi yang komprehensif, tidak hanya berkaitan dengan IPTEK, tetapi juga menyangkut dimensi kebudayaan dan jati diri bangsa,” tegasnya dengan nada otoritatif.
Lebih jauh, ia menggarisbawahi bahwa lemahnya tata kelola perpustakaan akan berdampak sistemik terhadap kualitas generasi muda, khususnya dalam aspek kehilangan kesadaran historis dan degradasi identitas budaya.
“Negara tidak boleh membiarkan generasi penerus tumbuh dalam keterputusan sejarah. Modernitas tidak boleh menghapus memori perjuangan bangsa, perkembangan Bahasa Indonesia, serta nilai-nilai kehidupan yang menjadi fondasi karakter kebangsaan,” ujarnya.
Dalam kerangka kebijakan strategis, Watania mendorong transformasi perpustakaan menjadi ruang publik yang hidup (living space), yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat literatur, tetapi juga sebagai wahana pembentukan kesadaran budaya, penguatan karakter, dan akselerator literasi masyarakat berbasis inklusivitas.
Ia juga menyoroti praktik terbaik pengembangan perpustakaan modern di Jakarta sebagai benchmark nasional, yang menunjukkan bahwa perpustakaan dapat dikembangkan menjadi pusat literasi yang adaptif, inovatif, dan memiliki daya tarik tinggi bagi masyarakat lintas generasi.
“Ini bukan sekadar perbandingan, melainkan panggilan strategis bagi daerah. Minahasa harus mampu menghadirkan perpustakaan yang tidak hanya unggul dalam koleksi, tetapi juga relevan dengan dinamika zaman dan mampu menarik partisipasi publik secara luas,” tegasnya.
Menurutnya, penguatan sektor perpustakaan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan SDM yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter, sejalan dengan agenda besar pembangunan nasional.
Dengan kepemimpinan birokrasi yang terarah dan berorientasi pada penguatan literasi, Pemerintah Kabupaten Minahasa di bawah koordinasi Sekda diharapkan mampu membangun ekosistem literasi yang kokoh, adaptif, dan berkelanjutan.
Sebagai fondasi strategis dalam mencetak generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam identitas dan nilai kebangsaan.
#Lee_Us
====***====
