MINAHASA — Pemerintah Kabupaten Minahasa memasuki fase penguatan baru dalam tata kelola pemerintahan dengan mendorong transformasi digital pada sektor perpajakan dan pertanahan. Di bawah kepemimpinan Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP., digitalisasi diarahkan menjadi instrumen konsolidasi data, penguatan pelayanan publik, sekaligus penopang pengelolaan potensi penerimaan daerah.
Langkah strategis tersebut ditandai dengan keikutsertaan Bupati Robby Dondokambey, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si., dalam Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antar Daerah dan Perjanjian Kerja Sama Replikasi dan Pemanfaatan Sistem Peta Pajak dan Pertanahan Tangerang Selatan, Senin (21/9/2026).
Agenda yang berlangsung di Lantai IV Kantor Wali Kota Tangerang Selatan itu menjadi bagian dari ikhtiar Pemkab Minahasa untuk membangun fondasi tata kelola perpajakan yang semakin terintegrasi dengan dukungan teknologi, data spasial, dan informasi pertanahan.
Bagi Minahasa, kerja sama tersebut bukan sekadar agenda pertukaran sistem antardaerah. Lebih jauh, langkah ini membuka ruang bagi penguatan arsitektur pemerintahan berbasis data, terutama dalam menghubungkan informasi perpajakan dengan data objek pertanahan secara lebih sistematis.
Melalui replikasi dan pemanfaatan sistem yang telah dikembangkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemkab Minahasa berupaya menghadirkan mekanisme pengelolaan data yang dapat mendukung proses pemetaan objek pajak secara lebih terstruktur.
Ketersediaan data yang terintegrasi diharapkan dapat memberikan basis informasi yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam membaca objek dan potensi perpajakan, memperbaiki akurasi data, serta mendukung proses administrasi dan pelayanan yang semakin efektif.
Di titik inilah digitalisasi ditempatkan bukan semata sebagai modernisasi perangkat teknologi, melainkan sebagai instrumen pembenahan tata kelola pemerintahan.
Sistem digital yang terintegrasi diharapkan dapat memperkuat efektivitas pengelolaan perpajakan sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Data yang lebih tertata juga menjadi fondasi penting dalam mendukung pemerintah daerah mengambil kebijakan berdasarkan informasi yang lebih terukur.
Agenda tersebut sekaligus memperlihatkan arah kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey dalam mendorong perangkat daerah untuk bergerak menuju pola kerja pemerintahan yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik.
Dengan pendekatan tersebut, transformasi digital ditempatkan sebagai bagian dari orkestrasi pembenahan birokrasi, bukan sebagai program yang berdiri sendiri. Integrasi antara perpajakan, pertanahan, data spasial, dan pelayanan publik menjadi bagian dari ekosistem yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah.
Dalam kerangka penguatan fiskal daerah, sistem peta pajak dan pertanahan juga diharapkan dapat membantu pemerintah memiliki gambaran yang lebih komprehensif mengenai objek pajak dan potensi penerimaan. Akurasi basis data menjadi salah satu elemen penting agar pengelolaan perpajakan dapat berjalan secara lebih tertib, terukur, dan transparan.
Karena itu, kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjadi salah satu langkah Pemkab Minahasa dalam membangun infrastruktur tata kelola pemerintahan berbasis informasi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Direktur Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN RI, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Gubernur Banten, serta Wali Kota Tangerang Selatan.
Bupati Robby dalam agenda tersebut juga didampingi sejumlah pejabat teknis Pemkab Minahasa, yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Bagian Kerja Sama Kabupaten Minahasa.
Kehadiran lintas sektor tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital membutuhkan orkestrasi antarlembaga dan lintas perangkat daerah, terutama ketika menyangkut data perpajakan, pertanahan, teknologi informasi, sumber daya aparatur, serta kerja sama pemerintahan.
Sekitar 60 kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia turut mengikuti kegiatan tersebut. Forum ini sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dan mempelajari penerapan sistem digital dalam pengelolaan perpajakan serta pertanahan.
Bagi Kabupaten Minahasa, momentum tersebut menjadi bagian dari agenda memperkuat digital government dengan menempatkan data sebagai salah satu fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan.
Jika implementasinya berjalan sesuai tujuan kerja sama, pemanfaatan sistem peta pajak dan pertanahan dapat mendukung proses pemetaan objek pajak, meningkatkan kualitas basis data, serta mempermudah pemerintah daerah dalam mengelola informasi yang berkaitan dengan perpajakan dan pertanahan.
Pada akhirnya, transformasi tersebut bermuara pada satu agenda besar: menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih terukur dan pelayanan publik yang semakin mudah diakses masyarakat.
Kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey dalam agenda ini menempatkan digitalisasi sebagai salah satu kompas pembenahan tata kelola, dengan data sebagai fondasi dan pelayanan publik sebagai orientasi.
Dengan demikian, kerja sama antardaerah tersebut menjadi bagian dari proses konsolidasi menuju pemerintahan Minahasa yang semakin adaptif, terintegrasi, transparan, dan berbasis data.
Dalam rangkaian kegiatan, Bupati Robby Dondokambey bersama jajaran juga memantau Stand Tangerang Selatan Expo, sebelum melanjutkan agenda kerja dalam rangkaian kegiatan di Kota Tangerang Selatan.
#Lee_Us
====***====
