MINAHASA — Pemerintah Kabupaten Minahasa di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP. (RD), bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., M.AP. (VaSung), menyiapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai instrumen strategis transformasi birokrasi yang ditargetkan beroperasi pada 2027.
Pembangunan MPP diarahkan menjadi poros integrasi pelayanan pemerintahan untuk memangkas sekat birokrasi, menyederhanakan prosedur administrasi, serta mendekatkan pelayanan negara kepada masyarakat. Berbagai layanan, mulai dari perizinan, administrasi kependudukan, pertanahan, perpajakan daerah, Samsat, hingga keimigrasian, direncanakan terhimpun dalam satu lokasi.
RD-VaSung menegaskan pentingnya pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan sebagai bagian dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Kepala DPM-PTSP Minahasa, Moudy Lontaan, S.Sos., menyebut pembangunan gedung ditargetkan rampung pada 2026, dengan persiapan operasional pada tahun berikutnya. Pemkab Minahasa juga merencanakan keterlibatan perwakilan instansi pemerintah provinsi dan pusat.
Selain mengintegrasikan layanan, MPP diharapkan memperkuat akuntabilitas birokrasi melalui prosedur yang jelas, pelayanan profesional, serta pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan pungutan liar (pungli).
Rencana tersebut mendapat sambutan positif masyarakat. Nouvi Siwu, warga Kecamatan Eris, menilai MPP akan mempermudah pengurusan administrasi tanpa harus berpindah-pindah kantor.
Melalui MPP, RD-VaSung mendorong fondasi pemerintahan modern yang lebih efisien, transparan, dan responsif, dengan keberhasilan yang kelak diukur dari kemudahan akses serta manfaat nyata bagi masyarakat Minahasa.
#Lee_Us
====***====
