MINAHASA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 menjadi panggung konsolidasi fiskal dan orkestrasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rapat Paripurna pembicaraan tingkat I Ranperda Perubahan APBD 2026 yang dipimpin Ketua DPRD Franky Wolayan, SE, Senin (14/9/2026), menegaskan soliditas eksekutif-legislatif dalam mengawal arah pembangunan daerah. Bupati Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP membawa pesan tegas: perubahan anggaran harus bergerak dari sekadar angka menuju manfaat nyata bagi masyarakat.
Di tengah tekanan fiskal, pendapatan daerah terkoreksi Rp73,20 miliar, namun PAD justru menguat Rp1,68 miliar. Pada saat yang sama, belanja daerah meningkat Rp44,71 miliar, dengan belanja modal bertambah hampir Rp29,91 miliar.
Konstelasi ini menjadi cermin bahwa kebijakan fiskal Minahasa diarahkan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik sekaligus mempertajam ruang gerak pembangunan.
Dengan dukungan SiLPA Rp150,91 miliar, struktur pembiayaan disusun untuk menopang defisit sekaligus menjaga keberlanjutan APBD. Total APBD setelah perubahan mencapai Rp1,207 triliun, sebuah konfigurasi fiskal yang menuntut disiplin, transparansi dan akuntabilitas agar setiap rupiah benar-benar memiliki daya ungkit bagi pembangunan.
Robby–Franky memperlihatkan satu garis kebijakan: APBD bukan sekadar dokumen, tetapi instrumen perubahan. Sinergi Pemkab dan DPRD diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, infrastruktur, SDM, ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, pengendalian inflasi dan perlindungan sosial.
Dari ruang paripurna, pesan politik anggaran Minahasa dipertegas—fiskal harus menjadi mesin pembangunan, kolaborasi menjadi energi pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat menjadi tujuan akhirnya.
#Lee_Us
====***====
