MINAHASA — Kepemimpinan Bupati Minahasa, Robby Dondokambey (RD), kembali menegaskan arah strategis pembangunan birokrasi yang berlandaskan integritas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan modern.
Di tengah arus reformasi birokrasi nasional dan penguatan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Minahasa tampil memperkokoh fondasi pemerintahan bersih melalui keterlibatan aktif dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Komisi Pemberantasan Korupsi bersama pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan yang berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Selasa (12/5/2026), menjadi panggung konsolidasi strategis dalam mempertegas arah pembangunan sistem pemerintahan yang berorientasi pada penguatan integritas kelembagaan, efektivitas pengawasan internal, serta percepatan reformasi pelayanan publik berbasis akuntabilitas.
Dalam agenda tersebut, Robby Dondokambey hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Lynda D. Watania, sebagai representasi komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam membangun arsitektur birokrasi yang profesional dan berdaya saing.
Forum koordinasi itu turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam pernyataannya, Bupati RD menegaskan bahwa sinergi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi bukan sekadar agenda koordinatif administratif, melainkan bagian dari penguatan marwah pemerintahan daerah dalam menjaga legitimasi publik melalui sistem birokrasi yang bersih dan transparan.
“Koordinasi dan sinergi bersama KPK RI menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, transparan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik,” tegas Bupati RD.
Pernyataan tersebut mencerminkan arah kepemimpinan yang menempatkan integritas sebagai poros utama jalannya roda pemerintahan.
Di bawah kepemimpinan Robby Dondokambey, Pemerintah Kabupaten Minahasa terus memperkuat mekanisme pengawasan internal, disiplin tata kelola, serta reformasi budaya kerja aparatur sebagai instrumen penting dalam menciptakan birokrasi yang adaptif dan bebas dari praktik-praktik penyimpangan.
Lebih jauh, Bupati RD menekankan bahwa aparatur pemerintah dituntut untuk menghadirkan pelayanan publik yang tidak hanya cepat dan profesional, tetapi juga berlandaskan akuntabilitas serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
“Kami terus mendorong seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk bekerja secara profesional, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pelayanan,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi simbol penguatan “barikade integritas” antar pemerintah daerah di Sulawesi Utara dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan modern.
Semangat kolaboratif yang terbangun memperlihatkan adanya konsensus kuat bahwa reformasi birokrasi bukan lagi sekadar slogan administratif, melainkan kebutuhan fundamental dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik.
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang bersih dan responsif, langkah aktif Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam membangun sinergi bersama KPK menjadi indikator kuat hadirnya kepemimpinan daerah yang progresif, visioner, dan responsif terhadap agenda nasional pemberantasan korupsi.
Momentum ini sekaligus mempertegas posisi Kabupaten Minahasa sebagai daerah yang terus bergerak memperkuat fondasi pemerintahan modern melalui penguatan transparansi, efektivitas birokrasi, serta konsolidasi pengawasan kelembagaan demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang kredibel, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
#Lee_Us
====***====
