MINAHASA — Kepemimpinan Bupati Minahasa Robby Dondokambey bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang kembali menegaskan arah konsolidasi birokrasi daerah melalui pengukuhan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Minahasa periode 2026–2031.
Kegiatan strategis ini digelar di ruang sidang Kantor Bupati Minahasa, Jumat (17/4/2026), sebagai momentum penguatan fondasi kelembagaan aparatur sipil negara di daerah.
Pengukuhan tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi pratama, para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur aparatur sipil negara yang resmi mengemban mandat sebagai pengurus KORPRI untuk lima tahun ke depan.
Agenda ini menjadi simbol penguatan integrasi birokrasi sekaligus penegasan komitmen kolektif dalam menjaga stabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Dalam struktur kepengurusan yang baru, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Lynda D. Watania dipercaya menakhodai KORPRI sebagai Ketua Dewan Pengurus periode 2026–2031.
Pengukuhan dilakukan langsung oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Denny Mangala, yang hadir mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam sambutannya, Denny Mangala menyampaikan pesan strategis atas nama Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, menekankan bahwa KORPRI merupakan instrumen kelembagaan vital dalam menjaga kohesi, profesionalisme, dan kesejahteraan ASN.
“KORPRI bukan sekadar organisasi, tetapi simpul strategis dalam memperkuat solidaritas ASN serta menjadi kanal aspirasi yang terstruktur dan akuntabel. Amanah ini harus dijalankan dengan integritas dan dedikasi tinggi,” tegas Mangala.
Sementara itu, Bupati Robby Dondokambey dalam arahannya menempatkan pengukuhan ini sebagai titik tolak penguatan peran KORPRI dalam arsitektur pemerintahan daerah.
Ia menegaskan bahwa KORPRI harus tampil sebagai motor penggerak reformasi birokrasi yang adaptif terhadap dinamika zaman.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa, saya menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan. Ini bukan sekadar jabatan, melainkan mandat strategis untuk memperkuat eksistensi KORPRI sebagai pilar utama dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan berdaya saing,” ujar Dondokambey.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa KORPRI memiliki posisi krusial dalam menopang keberhasilan pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas dan kualitas ASN.
Ia menekankan pentingnya menjaga netralitas birokrasi, memperkuat disiplin, serta membangun etos kerja yang berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam konteks tantangan global yang semakin kompleks, KORPRI dituntut untuk melakukan transformasi kelembagaan secara berkelanjutan.
Adaptabilitas, inovasi, dan responsivitas menjadi kata kunci dalam memastikan birokrasi tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Bupati juga menggarisbawahi sejumlah agenda prioritas yang harus menjadi fokus kepengurusan baru, antara lain sinkronisasi program kerja dengan visi-misi pembangunan daerah, peningkatan kompetensi ASN berbasis merit system, serta penguatan solidaritas internal sebagai fondasi organisasi yang kokoh.
Selain itu, nilai-nilai dasar KORPRI—profesionalisme, netralitas, dan komitmen terhadap kesejahteraan anggota—ditegaskan sebagai prinsip yang tidak dapat ditawar dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi ASN.
“Pengukuhan ini adalah garis awal dari tanggung jawab besar. Kinerja nyata, loyalitas terhadap institusi, serta komitmen pada pelayanan publik harus menjadi orientasi utama. Tunjukkan bahwa KORPRI Minahasa mampu menjadi garda terdepan dalam transformasi birokrasi yang progresif dan berintegritas,” tutup Bupati.
Dengan pengukuhan ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan langkah konsolidatif dalam memperkuat kapasitas birokrasi sebagai mesin utama pembangunan, sekaligus memastikan bahwa ASN tetap menjadi elemen strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik.
#Lee_Us
====***====
