MANADO — Satu tahun kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE (YSK) menandai fase konsolidasi strategis yang terstruktur, terukur, dan berorientasi hasil. Bersama Wakil Gubernur, YSK memimpin orkestrasi pembangunan dalam satu komando yang solid—mengunci regulasi fundamental, memperluas keadilan layanan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, hingga membuka jalur diplomasi investasi global.
Kepemimpinan YSK tidak sekadar administratif, tetapi bersifat arsitektural: membangun fondasi, memastikan stabilitas, dan menggerakkan mesin pembangunan secara simultan.
Tonggak monumental tercatat melalui penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sempat stagnan selama tujuh tahun. Di tangan YSK, RTRW tidak hanya difinalisasi, tetapi diposisikan sebagai grand design geopolitik pembangunan Sulut.
Dokumen strategis ini menjadi jangkar kepastian hukum investasi, harmonisasi lintas sektor, serta pengendali pemanfaatan ruang berbasis keberlanjutan. Dengan RTRW yang sah dan operasional, Sulut kini memiliki peta jalan pembangunan yang terkonsolidasi dan berdaulat—mengakhiri era kebijakan sporadis dan memasuki fase pembangunan terintegrasi.
Di sektor layanan dasar, kebijakan listrik 24 jam di tujuh pulau pada wilayah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kepulauan Talaud, dan Minahasa Utara menjadi simbol kuat kehadiran negara di beranda terluar.
Langkah ini bukan sekadar program teknis, melainkan afirmasi pemerintahan yang menegakkan prinsip keadilan distributif. Aktivitas ekonomi mikro meningkat, pelayanan pendidikan dan kesehatan lebih optimal, serta integrasi wilayah semakin solid. YSK menunjukkan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti di pusat, tetapi harus menjangkau pulau-pulau terluar.
Secara makro, pertumbuhan ekonomi Sulut mencapai 5,66%, mencerminkan stabilitas fiskal dan iklim usaha yang terjaga. Kenaikan UMP sebesar 6,01% menjadi Rp4.002.630 menjadi bukti keseimbangan kebijakan—antara ekspansi ekonomi dan perlindungan daya beli masyarakat.
YSK memosisikan pertumbuhan sebagai instrumen kesejahteraan, bukan sekadar angka statistik. Stabilitas yang inklusif menjadi fondasi agar dunia usaha tetap kondusif, sementara pekerja memperoleh perlindungan yang proporsional.
Transformasi jangka panjang diperkuat melalui pembukaan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Pertanian di Universitas Negeri Manado. Kebijakan ini mencerminkan visi kepemimpinan yang tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan intelektual.
Fakultas Kedokteran diarahkan untuk memperkuat kemandirian tenaga medis lokal, sementara Fakultas Pertanian menopang agenda ketahanan pangan berbasis riset dan inovasi. Investasi SDM ini menjadi fondasi daya saing Sulut di masa depan.
Dalam ranah diplomasi ekonomi, kerja sama investasi dengan INA Grup Jepang menjadi langkah progresif yang menempatkan Sulut dalam orbit percaturan global. Dengan regulasi yang semakin solid pasca-penyelesaian RTRW, Sulut diproyeksikan sebagai hub investasi kawasan timur Indonesia.
Langkah ini menegaskan kepemimpinan YSK yang adaptif, terbuka, dan visioner—membaca peluang global sekaligus mengamankan kepentingan daerah.
Dimensi kebangsaan diperkuat melalui Kejurnas Panahan Piala Gubernur 2026 tanpa biaya pendaftaran dan peringatan Peristiwa Merah Putih perdana di Lapangan KONI Sario. Ruang publik dijadikan panggung konsolidasi persatuan dan identitas daerah dalam bingkai NKRI.
Di sisi tata kelola, capaian Akreditasi A dari BPK RI untuk bidang Diklat Pemeriksaan mempertegas standar akuntabilitas dan profesionalisme aparatur. Sementara respons cepat terhadap bencana di wilayah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menunjukkan kepemimpinan yang hadir langsung di tengah masyarakat, sigap dan terintegrasi.
Dari penataan ruang hingga diplomasi global, dari elektrifikasi kepulauan hingga reformasi SDM, Gubernur YSK memosisikan Sulawesi Utara pada jalur transformasi yang stabil, terukur, dan berdaya saing—menuju provinsi yang kompetitif, inklusif, dan siap memainkan peran strategis di tingkat nasional maupun internasional.
#Lee_Us
