MINAHASA — Pemerintah Kabupaten Minahasa secara resmi mengakhiri dan melepas 23 Praja Muda Angkatan XXXV Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Utara setelah menuntaskan Program Magang II, sebagai bagian integral dari agenda penguatan tata kelola pemerintahan, konsolidasi kapasitas aparatur, serta penyiapan sumber daya birokrasi negara yang adaptif dan berintegritas.
Prosesi penutupan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., yang hadir mewakili Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., bertempat di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Selasa (3/2/2026).
Kehadiran Sekda sekaligus menegaskan peran sentralnya sebagai poros administrasi pemerintahan dan pengarah utama ritme birokrasi daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri Koordinator Akademik dan Kerja Sama IPDN Kampus Sulawesi Utara Renny Taniowas, S.Sos., M.Si., para Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Minahasa, mencerminkan soliditas struktural dalam pembinaan aparatur pemerintahan.
Dalam arahannya, Sekda Lynda Watania menegaskan bahwa praktik lapangan bukan sekadar kewajiban akademik, melainkan fase strategis pembentukan nalar birokrasi, sensitivitas pelayanan, dan kedewasaan administratif bagi calon aparatur sipil negara.
“Magang ini adalah ruang dialektika antara teori dan realitas. Di lapangan, saudara belajar bahwa pelayanan publik tidak berhenti pada SOP, melainkan pada kemampuan membaca dinamika sosial, merespons kebutuhan warga, dan menjaga marwah negara dalam setiap keputusan,” tegas Sekda.
Selama kurang lebih 30 hari, terhitung sejak 5 Januari 2026, para praja IPDN ditempatkan secara terstruktur di empat kecamatan di Kabupaten Minahasa untuk mengawal 11 program strategis daerah, sekaligus menjadi bagian dari mesin implementasi kebijakan pemerintah.
Salah satu fokus utama adalah percepatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui pendekatan pelayanan aktif (jemput bola) bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Minahasa—sebuah agenda yang menempatkan akurasi data sebagai tulang punggung kebijakan publik.
Sekda Lynda Watania, yang dikenal memiliki rekam jejak kuat di bidang administrasi kependudukan, menegaskan bahwa data adalah fondasi legitimasi dan efektivitas negara.
“Data kependudukan adalah embrio seluruh kebijakan. Negara sebesar Indonesia dengan anggaran terbatas tidak boleh kehilangan presisi. Ketidakakuratan data akan melahirkan inefisiensi dan pemborosan di sektor kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial. Di sinilah aparatur diuji—apakah mampu bekerja rapi, profesional, dan bertanggung jawab,” ujarnya dengan penekanan.
Sementara itu, Direktur IPDN Kampus Sulawesi Utara, Dr. Drs. Arnold Poli, S.H., M.AP., menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Minahasa, khususnya di bawah koordinasi Sekretariat Daerah, dalam memfasilitasi pelaksanaan magang secara substantif dan teknokratis.
“Kami berterima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, serta Sekda dan seluruh jajaran Pemkab Minahasa yang telah menerima dan membina praja kami. Pengalaman di Minahasa, khususnya dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil, menjadi bekal strategis karena merupakan program studi unggulan di kampus kami,” ungkap Arnold.
Perwakilan praja, Ariani Puspitasari asal Yogyakarta, mengaku memperoleh pengalaman berharga selama menjalani magang di Minahasa.
“Kami belajar mendekatkan diri kepada masyarakat, memahami karakter lokal, dan menanamkan integritas sebagai nilai utama dalam pengabdian sebagai pelayan publik,” tuturnya.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan kembali para praja secara resmi dari Pemerintah Kabupaten Minahasa kepada pihak IPDN Kampus Sulawesi Utara, menandai berakhirnya seluruh rangkaian Program Magang II Tahun 2026 serta menegaskan komitmen Sekretariat Daerah Minahasa dalam mencetak birokrasi yang presisi, berkarakter, dan berorientasi pelayanan.
#Lee_Us
====***====
