MINAHASA — Mengawali tahun kerja 2026, Pemerintah Kabupaten Minahasa di bawah kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey, S.Si, MAP dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS menegaskan arah reformasi birokrasi melalui rotasi dan pelantikan besar-besaran pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II).
Langkah strategis ini menjadi penanda konsolidasi organisasi dan penguatan mesin pemerintahan daerah guna menjawab tuntutan kinerja, pelayanan publik, dan dinamika pembangunan.
Puluhan pejabat eselon II resmi dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya oleh Bupati Robby Dondokambey dalam prosesi kenegaraan yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026, bertempat di Gedung Wale Ne Tou, Tondano, Senin (26/1/2026) pagi. Prosesi berlangsung khidmat, tertib, dan sarat makna pengabdian kepada negara dan masyarakat.
Pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Bupati Minahasa oleh Kepala BKPSDM Minahasa Drs. Moudy Pangerapan, MAP, serta disaksikan langsung Wakil Bupati Minahasa, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa, Sekretaris Daerah, dan jajaran pejabat struktural di lingkungan Pemkab Minahasa. Kehadiran lintas unsur ini mencerminkan soliditas pemerintahan dan stabilitas tata kelola daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan keniscayaan dalam dinamika organisasi pemerintahan modern.
Menurutnya, penataan ini bukan sekadar pergantian posisi, melainkan langkah strategis untuk memastikan birokrasi Minahasa bekerja lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Jabatan adalah amanah negara, bukan hak pribadi. Amanah itu harus dibayar dengan kerja nyata, integritas tanpa kompromi, serta loyalitas profesional kepada pimpinan, organisasi, dan rakyat,” tegas Bupati Robby dengan penekanan kuat.
Bupati juga menegaskan bahwa penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas bukan formalitas administratif, melainkan kontrak moral dan hukum yang mengikat setiap pimpinan perangkat daerah untuk menghadirkan kinerja terukur, akuntabel, dan berdampak langsung bagi pelayanan publik.
Lebih lanjut, Bupati Robby mengingatkan pentingnya keseriusan seluruh perangkat daerah dalam penyusunan dokumen strategis pemerintahan, seperti LKjIP, SAKIP, dan LPPD, dengan basis data yang akurat, valid, sinkron, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan bahwa kualitas laporan mencerminkan kualitas kinerja serta menjadi wujud pertanggungjawaban pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat dan masyarakat Minahasa.
“Birokrasi yang kuat lahir dari data yang benar dan kinerja yang jujur. Tanpa itu, pembangunan akan kehilangan arah,” ujar Bupati.
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama resmi dikukuhkan dan menerima nota dinas penugasan, di antaranya Alexander Mamesah, MSi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Drs. Arthur Palilingan sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Tommy Wuwungan, SPd, MM sebagai Staf Ahli Bupati, Drs. Moudy Pangerapan, MAP sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Jhonny Tendean, AP sebagai Kepala BKPSDM.
Selain itu, Bupati juga melantik Maya Kainde, SH, MAP sebagai Kepala Dinas Pangan, Agustivo Tumundo, SE, MSi sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Dra. Ria Suwarno sebagai Kepala Dinas Perpustakaan, Drs. Luvy M. Rumate, MSi sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Joice Pua, SE sebagai Staf Ahli Bupati, David Mangundap, SH sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dano Warouw, MSi sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Daudson Rombon, ST sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Nofry Lontaan, ST sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Lona Wattie, STTP sebagai Kepala Dinas Perdagangan, serta Drs. Vicky Kaloh sebagai Staf Ahli.
Selain pejabat definitif, Bupati Minahasa juga menyerahkan Nota Dinas Penugasan Pelaksana Tugas (Plt) kepada sejumlah pejabat strategis, yakni Ricky Laloan, SH sebagai Plt Kepala Dinas Kominfo, Rivai Mamonto, ST sebagai Plt Kepala Dinas PUPR, Arnold Siby, SE sebagai Plt Kasat Pol PP, Robert Ratulangi, MAP sebagai Plt Sekretaris DPRD, serta Sandro Mogot, SE, MSi sebagai Plt Kepala BPBD.
Momentum ini menjadi tonggak peneguhan kepemimpinan Robby Dondokambey–Vanda Sarundajang dalam menata ulang arsitektur birokrasi Minahasa. Dengan birokrasi yang solid, profesional, dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan komitmennya menghadirkan pemerintahan yang bersih, presisi, dan berpihak pada kepentingan rakyat, sebagai fondasi utama pembangunan daerah yang berkelanjutan.
#Lee_Us
