
MINAHASA — Kepemimpinan Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang kembali menegaskan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada penguatan demokrasi lokal melalui kehadiran langsung dalam pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Minahasa periode 2026–2029, yang digelar di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Jumat (27/2/2026).
Agenda tersebut bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan momentum konsolidasi kelembagaan antara eksekutif dan insan pers sebagai dua pilar strategis dalam menjaga stabilitas sosial, mengawal pembangunan, dan memastikan arus informasi publik tetap berada dalam koridor objektivitas dan akuntabilitas.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, di antaranya Steven Simbar, perwakilan Kejaksaan Negeri Minahasa, serta perwakilan Kodim 1302 Minahasa, bersama jajaran pejabat eselon Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Kehadiran lintas institusi ini mencerminkan sinergi struktural antar-lembaga dalam mengawal ekosistem demokrasi daerah yang sehat dan berintegritas.
Pelantikan pengurus PWI Minahasa dilakukan secara resmi oleh Ketua PWI Sulawesi Utara Voke Lontaan, didampingi Sekretaris Merson Simbolon dan jajaran pengurus provinsi.
Dalam sambutannya, Ketua PWI Sulut menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Minahasa terhadap eksistensi dan penguatan organisasi profesi wartawan di daerah.
Dalam pidato arahannya, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa amanah kepengurusan PWI bukan sekadar legitimasi struktural, melainkan mandat moral dan profesional untuk menjaga marwah profesi kewartawanan serta memperkokoh pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa, saya menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua dan seluruh jajaran pengurus PWI Kabupaten Minahasa periode 2026–2029 yang telah resmi dilantik. Amanah ini bukan sekadar jabatan organisasi, tetapi merupakan tanggung jawab besar dalam menjaga marwah profesi kewartawanan serta memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi,” tegas Bupati.
Ia menempatkan pers dalam posisi strategis sebagai instrumen edukasi publik, kanal aspirasi masyarakat, sekaligus penjaga keseimbangan informasi di tengah dinamika sosial dan politik.
Dalam kerangka pembangunan daerah, pers dipandang sebagai mitra strategis pemerintah—bukan entitas yang berhadap-hadapan, melainkan bagian integral dari arsitektur tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, kritik yang objektif dan bertanggung jawab merupakan elemen vital dalam sistem demokrasi yang sehat.
Karena itu, ia mendorong kepengurusan baru untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, serta menghadirkan produk jurnalistik yang akurat, berimbang, dan mencerahkan.
Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Minahasa periode 2026–2029, Nixen Temo, menyatakan komitmennya untuk menjadikan PWI sebagai rumah besar wartawan yang menjunjung tinggi idealisme, integritas, dan tanggung jawab moral.
Ia mengakui bahwa era digital menghadirkan tantangan multidimensional bagi dunia jurnalistik—mulai dari disrupsi teknologi, derasnya arus informasi, hingga maraknya hoaks dan polarisasi opini publik.
Dalam konteks tersebut, PWI Minahasa akan mengedepankan program kerja yang terarah dan terukur guna memperkuat kualitas sumber daya wartawan serta memperkokoh fondasi etika profesi.
“Amanah ini adalah tanggung jawab moral dan profesional yang besar. Kami telah menyusun program kerja strategis periode 2026–2029 untuk memastikan PWI Minahasa menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas informasi publik,” ujarnya.
Pelantikan ini menjadi simbol penguatan kemitraan konstruktif antara pemerintah daerah dan insan pers—sebuah orkestrasi kelembagaan yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Minahasa.
Turut mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dalam kegiatan tersebut antara lain Asisten I, Asisten III, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas BPBD, serta Kasat Pol PP Kabupaten Minahasa.
Menegaskan bahwa sinergi pemerintahan dan pers adalah bagian tak terpisahkan dari agenda besar reformasi birokrasi dan penguatan demokrasi di Bumi Minahasa.
#Lee_Us