MINAHASA — Kepemimpinan eksekutif di Kabupaten Minahasa kembali menegaskan watak responsif dan antisipatifnya. Bupati Minahasa, Robby Dondokambey (RD), didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang (VaSung), memimpin langsung Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Rabu (25/2/2026).
Rapat strategis ini bukan sekadar agenda koordinatif rutin, melainkan forum konsolidasi komando lintas sektor dalam rangka memastikan stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan daerah menjelang momentum keagamaan serta agenda pemerintahan yang krusial di Kabupaten Minahasa.
Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) tersebut mengusung agenda utama monitoring kondisi sosial dan ekonomi daerah menjelang hari raya keagamaan.
Hadir dalam forum itu unsur Forkopimda lengkap, antara lain Dandim 1302 Minahasa, Kajari Minahasa, perwakilan Kapolres Minahasa, Wakapolres Tomohon, perwakilan Dandim 1309 Manado, perwakilan Kapolresta Manado, Koordinator BIN Minahasa, perwakilan Ketua FKUB Kabupaten Minahasa, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Dalam arahannya, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa koordinasi antarinstansi merupakan fondasi strategis dalam menjaga kondusivitas wilayah, terutama menjelang rangkaian Minggu-Minggu Sengsara bagi umat Kristiani dan Katolik serta bulan suci Ramadan bagi umat Muslim.
Menurutnya, momentum keagamaan selalu identik dengan eskalasi mobilitas masyarakat, peningkatan aktivitas ekonomi, serta intensitas interaksi sosial yang tinggi. Oleh karena itu, negara dalam skala daerah harus hadir secara terukur, preventif, dan sistematis.
“Sinergitas lintas sektor bukan sekadar formalitas administratif, tetapi instrumen strategis untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan rasa aman, nyaman, dan tertib,” tegas Bupati RD dengan penekanan pada pentingnya satu komando dan satu frekuensi kebijakan.
Ia menegaskan bahwa stabilitas daerah bukan hanya soal keamanan fisik, tetapi juga menyangkut ketahanan sosial, pengendalian inflasi lokal, kelancaran distribusi kebutuhan pokok, serta jaminan ketertiban umum.
Dalam konteks inilah Forkopimda menjadi episentrum koordinasi dan deteksi dini terhadap potensi gangguan.
Selain agenda keagamaan, rapat turut menyoroti kesiapan pelaksanaan pemilihan hukum tua (Pilhut) di sejumlah desa.
Forkopimda menempatkan agenda ini sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi di tingkat akar rumput yang harus dikawal secara profesional dan netral.
Pembahasan difokuskan pada penguatan deteksi dini, pemetaan potensi kerawanan, penguatan komunikasi sosial, serta langkah-langkah preventif guna memastikan seluruh tahapan berjalan aman, tertib, dan bermartabat.
Bupati RD menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh lengah terhadap dinamika sosial di tingkat desa.
“Demokrasi desa harus berlangsung dalam koridor hukum, tanpa gesekan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas wilayah,” ujarnya.
Wakil Bupati Vanda Sarundajang dalam forum tersebut menegaskan pentingnya soliditas dan komunikasi aktif antarunsur pemerintahan dan aparat keamanan sebagai manifestasi komitmen kolektif menjaga harmoni daerah.
Menurutnya, kepemimpinan daerah yang kuat tercermin dari kemampuan membangun orkestrasi kebijakan lintas lembaga secara efektif dan responsif.
Ia mendorong agar seluruh unsur tetap menjaga intensitas koordinasi, memperkuat jejaring komunikasi, serta mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyikapi dinamika masyarakat.
Aspek kesiapsiagaan terhadap kondisi cuaca yang cenderung berubah-ubah juga menjadi perhatian serius dalam rapat tersebut.
Pemerintah daerah bersama unsur terkait diminta meningkatkan langkah antisipatif, mulai dari kesiapan logistik, sistem peringatan dini, hingga koordinasi tanggap darurat guna meminimalisasi potensi dampak bencana maupun gangguan aktivitas masyarakat.
Langkah ini diposisikan sebagai bagian dari tata kelola risiko (risk governance) yang terintegrasi, sehingga setiap potensi gangguan dapat direspons secara cepat dan terukur.
Melalui forum Forkopimda ini, kepemimpinan RD–VaSung menegaskan komitmen kolektif dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga, menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, serta memastikan seluruh rangkaian kegiatan keagamaan dan pemerintahan berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Konsolidasi ini sekaligus menjadi pesan politik-administratif yang kuat bahwa stabilitas daerah adalah harga mati dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan kepercayaan publik.
Di bawah komando Bupati Robby Dondokambey dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang, Minahasa diarahkan tetap berada pada jalur tata kelola pemerintahan yang kokoh, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
#Lee_Us
====***====
