JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali menegaskan posisi strategisnya dalam menjaga stabilitas sosial dan harmoni kebangsaan melalui penguatan kerukunan umat beragama sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
Komitmen tersebut dipertegas dalam audiensi strategis tingkat nasional yang dipimpin langsung oleh Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si., MAP, bersama Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S, didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Ny. Martina Dondokambey-Lengkong, S.E, dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, Selasa (3/2/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, menjadi forum konsolidasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam merumuskan arah strategis penguatan toleransi, kerukunan, dan ketahanan sosial, khususnya di Kabupaten Minahasa sebagai daerah dengan tingkat kemajemukan yang tinggi dan dinamis.
Rombongan Pemerintah Kabupaten Minahasa diterima langsung oleh Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag RI, Muhammad Adid Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D, didampingi Kepala Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan, Hery Susanto, S.S., M.AP.
Pertemuan ini menegaskan sinergi vertikal pusat–daerah dalam menjaga stabilitas nasional dari akar sosial paling fundamental, yakni kerukunan umat beragama.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Robby Dondokambey menekankan bahwa kerukunan umat beragama tidak dapat dipandang semata sebagai nilai normatif, melainkan instrumen strategis pemerintahan yang berperan langsung dalam menjaga ketertiban sosial, memperkuat kohesi masyarakat, serta menopang keberlanjutan pembangunan daerah.
Menurutnya, kepemimpinan daerah dituntut mampu merawat harmoni sosial melalui pendekatan kolaboratif dan lintas sektor.
Sejalan dengan itu, Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan kerukunan sebagai mitra aktif pemerintah daerah dalam merespons tantangan sosial dan ekonomi.
Ia menyoroti peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai simpul strategis yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah dalam menjaga kondusivitas wilayah.
Audiensi ini juga menggarisbawahi kontribusi nyata FKUB dalam mendukung agenda pembangunan daerah, termasuk keterlibatannya dalam program ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi dan penguatan daya tahan ekonomi masyarakat. Sinergi sosial-keagamaan dan kebijakan ekonomi dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas daerah di tengah dinamika nasional dan global.
Kehadiran jajaran perangkat daerah, di antaranya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Dinas Pangan, serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minahasa, menjadi representasi konkret pendekatan pemerintahan terpadu yang dikedepankan oleh kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa dalam membangun ketahanan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui audiensi strategis ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan arah kebijakan yang selaras dengan agenda nasional, sekaligus memperkuat kolaborasi pusat dan daerah dalam merawat kerukunan umat beragama, memperkokoh stabilitas sosial, dan mendorong kesejahteraan masyarakat Minahasa secara berkesinambungan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
#Lee_Us
====***====
